MALAPINEWS, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mencari sumber pendapatan baru untuk memperkuat kemandirian fiskal. Bupati Halikinnor mendorong optimalisasi aset daerah dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Halikinnor, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Kotim terus menggali potensi pendapatan yang dimiliki daerah.
“Pemanfaatan aset atau barang milik daerah akan terus kami tingkatkan agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar. BUMD juga harus berkembang menjadi badan usaha yang sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” kata Halikinnor, Kamis (25/6/2026).
Optimalkan Potensi Pendapatan
Halikinnor menjelaskan, perubahan kebijakan fiskal nasional mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif. Karena itu, Pemkab Kotim tidak hanya mengoptimalkan aset dan BUMD.
Pemerintah juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah memperbaiki sarana pendukung objek pendapatan dan memperluas layanan berbasis teknologi digital.
Salah satu program yang terus dikembangkan ialah sistem e-pendapatan. Melalui sistem tersebut, pemerintah ingin mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Menurut Halikinnor, layanan digital akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga berharap sistem itu mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat
Halikinnor mengakui kondisi fiskal daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya ialah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang gerak anggaran daerah menjadi lebih terbatas. Situasi itu semakin terasa ketika pemerintah pusat mengubah kebijakan atau menyesuaikan alokasi anggaran.
“Struktur pendapatan dan belanja daerah saat ini menunjukkan kemampuan fiskal kita masih sangat bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat. Ketika ruang fiskal semakin sempit, pelaksanaan program pembangunan tentu ikut terdampak,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Kotim tetap memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan langkah itu, masyarakat tetap memperoleh pelayanan dasar secara optimal.
Halikinnor optimistis kemampuan fiskal daerah akan terus meningkat jika seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan.
“Jika pendapatan daerah meningkat, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga akan berjalan lebih maksimal,” pungkasnya. (tim)
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
