MALAPINEWS, PALANGKA RAYA – Masyarakat perlu mengetahui ke mana pemerintah mengalokasikan dana bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk hasil penggunaannya di lapangan. Karena itu, DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah membuka informasi anggaran secara terperinci, mulai dari perencanaan hingga realisasi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menilai keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengawasi pengelolaan anggaran publik. Terlebih, dana bantuan pemerintah pusat itu menyangkut penanganan bencana yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas warga.
Khemal mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah menjelaskan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla.
Menurutnya, pemerintah perlu melanjutkan penyampaian informasi tersebut secara berkala. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui besaran anggaran dan rencana penggunaannya. Mereka juga perlu melihat kegiatan yang pemerintah biayai melalui dana bantuan itu.
“Kami mengapresiasi langkah Pemko Palangka Raya yang membuka informasi terkait penggunaan dana BTT Bantuan Presiden kepada publik. Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya, Senin (2/11/2026).
Khemal mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada penjelasan melalui konferensi pers. Pemerintah perlu memaparkan rincian alokasi, prioritas pembiayaan, serta perkembangan realisasi anggaran.
Ia juga meminta instansi terkait menyesuaikan setiap pengeluaran dengan kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat memastikan bantuan pusat benar-benar mendukung upaya penanganan bencana dan membantu warga terdampak.
Selain itu, Khemal meminta seluruh instansi menjaga ketertiban administrasi saat menggunakan anggaran. Setiap pengeluaran harus mengikuti aturan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkannya secara jelas.
“Pada prinsipnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana bantuan digunakan. Transparansi seperti ini perlu terus dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan spekulasi,” katanya.
Khemal berharap Pemko Palangka Raya menerapkan keterbukaan serupa dalam pengelolaan anggaran lainnya. Menurutnya, akses informasi yang mudah akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami sekaligus mengawasi penggunaan uang negara.
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
